Antarlembaga negara bekerja dengan saling mengawasi sehingga terjadi keseimbangan diantara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. 4. Demokasi melalui referendum dan inisiatif rakyat. Referendum adalah pemungutan suara rakyat mengenai suatu rencana pemberlakukan undang-undang. Sistem demokrasi melalui referendum ini berlaku di negara Swiss.
Kumpulan Soal PG Perkembangan Masyarakat dan Negara pada Masa Orde Baru 1. Pada awal berdirinya ASEAN diprakarsai oleh ....a. 4 negarab. 5 negarac. 6 negarad. 7 negara2. Berikut ini yang bukan termasuk hasil pembangunan Orde Baru yang dapat dinikmati rakyat Indonesia adalah ....a. Swasembada berasb. Perubahan struktur ekonomic. Kebebasan persd. Perkembangan ekspor3. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal ....a. 28 Agustus 1966b. 28 September 1966c. 28 Oktober 1966d. 18 November 19664. Kelemahan Orde Baru adalah….a. Tidak melaksanakan gerakan reformasi diseluruh bidang kehidupanb. Tidak menyadari pentingnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesiac. Tidak mampu menyelenggarakan pemilu yang berdasarkan asas luberd. Tidak mampu meratakan hasil pembangunan5. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia kembali menjadi anggota PBB, yaitui pada tanggal 28 September 1966 dan juga memulihkan hubungan dengan negara….a. Filiphinab. Singapurac. Malaysiad. Sri Lanka6. Di bawah ini terdapat negara-negara anggota pada awal pembentukan ASEAN, kecuali….a. Malaysiab. Filipinac. Singapurad. Brunei Darussalam7. Tujuan jabatan pimpinan DPR-GR dipisahkan dengan jabatan eksekutif adalah ....a. Agar terjadi pemerataanb. Agar tidak ada rangkap jabatanc. Agar DPR-GR tidak terlalu beratd. Dalam rangka pemurnian pelaksanaan UUD 19458. Dasar hukum pembentukan Kabinet Ampera adalah ....a. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966b. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966c. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966d. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/19669. Ketetapan MPR yang berisi tentang pembubaran PKI dan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang adalaha. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966b. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966c. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966d. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/196610. Arti penting Sidang umum IV/MPRS 1966 pada Orde Baru adalah ....a. Landasan awal Orde Baru berhasil ditegakkanb. Tuntutan Tritura berhasil terjawabc. Berakhirnya Kabinet Dwikorad. PKI tidak bubar11. Prioritas petama dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun adalah ....a. Sektor perdaganganb. Sektor pertanianc. Sektor kesehatand. Sektor kesehatan12. Bangsa Indonesia dapat mencapai swasembada beras pada tahun ....a. 1980b. 1981c. 1982d. 1984Kunci Jawaban1. b. 5 negara2. c. Kebebasan pers3. b. 28 September 19664. b. Tidak menyadari pentingnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia5. c. Malaysia6. d. Brunei Darussalam7. d. Dalam rangka pemurnian pelaksanaan UUD 19458. d. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/19669. d. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/196610. b. Tuntutan Tritura berhasil terjawab11. b. Sektor pertanian12. d. 1984 denganbunyi pasal 20 (1) Amandemen UUD 1945. Dengan kata lain DPR lah yang harus mengesahkan RUU menjadi UU berdasarkan asas kedaulatan rakyat. 3. Perubahan-perubahan dalam konteks sistem pemerintahan itu nampaknya cenderung memberi penguatan ,terutama fungsi kontrolnya kepada DPR dengan melakukan pemangkasan terhadap peran dan kewenananganSoal soal pelajaran sejarah tulisan ini, berisikan materi tentang Perkembangan Masyarakat dan Negara pada Masa Orde Baru. Dan contoh soal PG Sejarah kelas xii semester satu bagian ke lima, merupakan lanjutan dari Contoh Soal Pilihan Ganda Sejarah Kelas 12 Semester 1 Beserta Jawaban bagian ke-4 soal nomor 46-60. Berikut, contoh soal pilihan ganda sejarah kelas xii semester 1 dengan jawabannya, dimulai dari soal nomor 61 sampai dengan 75. 61. Tujuan jabatan pimpinan DPR-GR dipisahkan dengan jabatan eksekutif adalah .... a. agar terjadi pemerataan b. agar tidak ada rangkap jabatan c. agar DPR-GR tidak terlalu berat d. agar presiden tidak tersaingi DPR-GR e. dalam rangka pemurnian pelaksanaan UUD 1945 Jawaban e 62. Dasar hukum pembentukan Kabinet Ampera adalah .... a. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 b. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 c. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 d. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 e. Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 Jawaban d 63. Ketetapan MPR yang berisi tentang pembubaran PKI dan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang adalah a. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 b. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 c. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 d. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 e. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 Jawaban e 64. Arti penting Sidang umum IV/MPRS 1966 pada Orde Baru adalah .... a. landasan awal Orde Baru berhasil ditegakkan b. tuntutan Tritura berhasil terjawab c. berakhirnya Kabinet Dwikora d. PKI tidak bubar e. Supersemar tidak berlaku lagi Jawaban b 65. Dibawah ini adalah tindakan Letjen Soeharto untuk memenuhi tuntutan Tritura, kecuali .... a. tanggal 12 Maret 1966 mengeluarkan surat keputusan berisi pembubaran dan pelarangan PKI b. mengamankan beberapa menteri yang diduga terlibat G-30-S-PKI c. membentukan Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi d. membersihkan tokoh-tokoh pimpinan MPR dan DPR-GR e. merevisi ajaran nasakom Jawaban e 66. Tujuan utama Kabinet Ampera disebut .... a. membubarkan PKI b. menciptakan stabilitas politik dan ekonomi c. menegakkan supremasi hukum dan ekonomi d. memberantas korupsi e. memperbaiki struktur politik Jawaban b 67. Program yang dicanangkan Kabinet Ampera disebut .... a. Caturkarya Kabinet Ampera b. Caturkarsa Kabinet Ampera c. Puncakarya Kabinet Ampera d. Puncakarsa Kabinet Ampera e. Saptakrasa Kabinet Ampera Jawaban a 68. Salah satu program kerja Kabinet Ampera adalah .... a. memperbaiki perikehidupan rakyat b. menurunkan inflasi dan harga bahan pokok c. mengembalikan kewibawaan pemerintah d. merealisasikan tuntutan Tritura e. membantu perjuangan antirasialisme dan nepotisme Jawaban a 69. Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jendral Soeharto adalah pada tanggal .... a. 20 Februari 1967 b. 21 Februari 1967 c. 22 Februari 1967 d. 23 Februari 1967 e. 24 Februari 1967 Jawaban a 70. Menurut Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 meyatakan jika presiden berhalangan yang berhak menjalankan fungsi presiden adalah .... a. wakil presiden b. sekretaris negara c. menteri dalam negeri d. pemegang Supersemar e. menteri pertahanan Jawaban a 71. Prioritas petama dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun adalah .... a. sektor perdagangan b. sektor pertanian c. sektor kesehatan d. sektor kesehatan e. perdagangan dan industri Jawaban b 72. Bangsa Indonesia dapat mencapai swasembada beras pada tahun .... a. 1980 b. 1981 c. 1982 d. 1983 e. 1984 Jawaban e 73. Pada awal berdirinya ASEAN diprakarsai oleh .... a. 4 negara b. 5 negara c. 6 negara d. 7 negara e. 8 negara Jawaban b 74. Berikut ini yang bukan termasuk hasil pembangunan Orde Baru yang dapat dinikmati rakyat Indonesia adalah .... a. swasembada beras b. perubahan struktur ekonomi c. kebebasan pers d. perkembangan ekspor e. perkembangan investasi Jawaban c 75. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal .... a. 28 Agustus 1966 b. 28 September 1966 c. 28 Oktober 1966 d. 18 November 1966 e. 28 Desember 1966 Jawaban b Lanjut ke soal nomor 76-90 => Contoh Soal Pilihan Ganda Sejarah Kelas 12 Semester 1 Beserta Jawaban Part-6 SumberKeterlibatanmiliter dalam birokrasi lokal selain melalui jabatan Bupati dan Gubernur adalah keterlibatan pimpinan militer melalui Muspida dan Muspika yang berfungsi mengendalikan kehidupan masyarakat daerah terutama dalam kegiatan-kegiatan politik seperti mobilisasi rakyat untuk pembangunan dan untuk Pemilihan Umum.[3] Keberadaan fraksi KetuaMPRS dan DPR-GR mendapat kedudukan sebagai menteri. d) Pengangkatan Presiden seumur hidup melalui Tap. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Sumber: http: dengan persetujuan DPR. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Sistemmulti partai di Indonesia diawali dengan munculnya Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 dengan tujuan untuk memperkuat perjuangan revolusi. Di depan sidang pleno DPR-GR pada 16 Agustus 1966, Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera memberikan keterangan tentang tanggung jawab Kabinet Ampera dalam hal penciptaan kodnsisi
PimpinanDPR-GR hari ini menghadap Presiden Soeharto di Bogor untuk melaporkan tentang terpilihnya pimpinan DPR-GR yang baru dan disamping untuk menyampaikan pendapat DPR-GR mengenai penyempurnaan pimpinan dan keanggotaan MPRS. Pendapat DPR-GR, antara lain menyebutkan bahwa untuk mempertinggi mutu dan nilai MPRS, maka partai-partai politik dan
Halini sesuai dengan pengertian konstitusi yang diberikan oleh E.C.S. Wade dalam bukunya Constitutional Law, yang menyatakan konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut (Huda,2010;143, Budiardjo,2008;170, Kusnardi
FadliZon dilantik sebagai pimpinan BKSAP DPR RI, oleh Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Senin (4/1/2019). Fadli Zon dilantik sebagai pimpinan BKSAP DPR RI, oleh Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Senin (4/1/2019). Selasa, 7 Juni 2022; Cari. Network. Tribunnews.com; TribunnewsWiki.com; TribunStyle.com;
.